Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, di Bandung, Kamis, (25/5/2023). Foto: Nadya/nr

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti rasio elektrifikasi yang sampai saat ini masih 99.99 persen. Padahal, menurut Mulyanto, PLN selalu berdalih bahwa pada tahun 2024 rasio elektrifikasi akan menjadi 100 persen. Namun berdasarkan realita yang ada dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai 100 persen.

"Ini kan kita amati pengalaman dari tahun ke tahun janjinya begitu terus setahun 100 persen tapi apa aksinya. Ternyata ini ada permasalahan-permasalahan yang pertama adalah jaringan transmisi, kesiapan titik-titik, dan kemampuan bayar masyarakat yang belum match," katanya kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, di Bandung, Kamis, (25/5/2023).

Oleh karenanya, Mulyanto mendorong agar seluruh stakeholder terkait, utamanya Kementerian Keuangan melalui Komisi VI DPR RI, agar dapat menyiapkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) guna mendorong atau memenuhi listrik di desa. "Sementara dari komisi VII DPR RI akan mendorong ke Kementerian ESDM RI untuk program pemasangan baru listrik. Ini yang bisa langsung memenuhi jumlah listrik yang belum menyala," tandasnya.

Hal lainnya yang menjadi sorotan Mulyanto adalah tingkat elektrifikasi yang dibagi dua antara kontribusi PLN sebesar 97 persen dengan sisanya 1,8 persen yang merupakan kontribusi dari non PLN. Mulyanto mendorong agar data dari 1,8 persen yang merupakan kontribusi non PLN dapat ditelusuri data terbarunya secara konkret, mana yang masih menyala dan mana yang sudah mati.

Sementara terkait dengan pembangunan listrik di daerah-daerah Terdepan, Terpencil, dan Terluar (3T), Mulyanto berharap agar PT PLN (Persero) dapat mengedepankan asas tujuan kenegaraan. Sehingga, masyarakat dapat merasakan listrik betul-betul segera terwujud, tentunya dengan mekanisme subsidi, kompensasi, dan sebagainya.

"Solusi filosofis kita bernegara itu adalah dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan negara. Jadi masyarakat yang merdeka, adil, bersatu dan lain sebagainya. Itu fungsi negara. Karenanya ketika pada wilayah-wilayah seperti ini negara harus hadir. Makanya mekanisme yang kita punyai adalah instrumennya adalah subsidi, kompensasi, dan sebagainya, negara harus hadir menanggung itu, tidak (bisa) kita berkata bahwa hanya orang kota yang boleh menikmati listrik," ungkap Politisi Fraksi PKS itu.

Sehingga Mulyanto menginginkan agar BUMN Energi dapat hadir utuh di masyarakat, dan tidak mengedepankan profit, melainkan dukungan terhadap proyek-proyek strategis negara. "Di situlah bagiannya kenapa kita mengatakan masih BUMN. N- itu adalah negara, BUMN itu berbeda dari badan usaha pada umumnya, tapi juga menjalankan proyek-proyek yang strategis. Itulah BUMN," tutupnya.

PLN UID Jawa Barat memiliki pelanggan sebesar 16,48 juta (19,13 persen), dengan daya tersambung sebesar 30.600 MVA (18,80 persen), dan beban puncak tertinggi 8.172 MW, dengan pendapatan Rp. 20,77 T (20,23). Memiliki unit pelaksana 17 UP3, 1 UP2D, dab 1 UP2K, dengan gardu induk sebanyak 106 buah, dan Trafo Gardu Induk 304 buah. (ndy/rdn)